RKUHP dan Perzinaan: Layakkah Negara Berandil atas Ranjang Warganya?

Posted on
“Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”, barangsiapa mengaku memiliki Sarjana Hukum namun tidak mengingat dan memahami istilah ini hingga akhir hidupnya, sia-sialah gelar yang Ia peroleh.

Kira-kira itu adalah pernyataan yang akan dilontarkan dosen-dosen tercinta di fakultas hukum saat mengenyam mata kuliah hukum pidana di semester 2. Singkat kata, adagium tersebut hendak memberitahukan bahwa seseorang (perbuatannya/feit) tidak dapat dipidana jika: (i) tidak ada undang-undang yang mengatur sebelumnya (tidak boleh berlaku surut); (ii) tidak ada norma hukum tertulis yang mengaturnya; (iii) aturan tertulis atau undang-undang itu tidak jelas; (iv) jika hukum tertulis tersebut tidak ketat (tidak diperbolehkannya penafsiran secara a priori ataupun analogi). Asas legalitas!

Lantas, bagaimana jika aturan tertulis tersebut mengatur hal-hal yang melebihi dari porsi yang diberikan kepadanya oleh hukum?

Negeri ini sedang heboh dengan ide-ide kreatif para wakil rakyat. Salah satunya mengenai Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mengenai perluasan ketentuan zina dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e dimana, jika terbukti, setiap orang yang melakukannya diancam pidana maksimal 2 (dua) tahun penjara (tadinya 5 tahun) sebagai berikut:

“laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan.

Persetubuhan yang dimaksud, menurut R.Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. (R. Soesilo, 1959).

Konteks yang dimaksud dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e RKUHP berada dalam ranah yang ada di tengah (gambar di atas). Artinya, tidak dapat negara ikut campur hingga keseluruhan ranah privat warganya. Sepanjang apa? Jika bentuk ‘mutual consent’ persetubuhan tersebut tidak melibatkan anak-anak di bawah umur, kekerasan seksual, tidak dilakukan di tempat umum ataupun yang mengganggu kenyamanan, ataupun tidak melibatkan orang-orang yang sedang berada di dalam Lembaga perkawinan. Tidak ada kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak dan lantas mengapa Negara begitu resah? Orang yang melakukannya sudah sepatutnya dan sewajarnya mengetahui implikasi serta risiko yang sekiranya akan ia derita, baik secara sosial maupun keagamaan.

Meski dasar diprosesnya ketentuan tersebut diperlukan adanya aduan dari pihak orang tua, namun persoalan ranah privat ini memiliki kesulitan pembuktian tersendiri dan rentan terhadap fitnah. Bukan tidak mungkin, pasal ini digunakan sebagai alat bagi pihak atau orang-orang tertentu untuk menjatuhkan target yang mereka tuju. Contoh kecil, mulai dari kecemburuan terhadap orang lain, hendak menurunkan pamor publik figur, atau bahkan dipakai ketika sedang hangat-hangatnya pemilihan umum. Lalu, bagaimana dengan hakimnya jika mendapat kasus kriminalisasi tersebut? Yah, mungkin seperti biasa, berdalih di balik tameng ‘kami hanyalah corong undang-undang’.

Tentu ini bukan keadilan yang diidam-idamkan oleh para warga.

Pembaruan hukum ataupun terobosan hukum memang diperlukan pada derajat tertentu. Namun, menciptakan delik baru dapat mengakibatkan bertambahnya beban lembaga peradilan (yang sudah berat ini) dari segala aspek. Mampukah para aparat mengadang orang-orang yang berniat menggunakan pasal ini hanya sebagai ‘pedang’ atau sebagai ‘ladang’ mencari sebongkah berlian?

Mengutip apa yang dinyatakan para hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian beberapa pasal dalam KUHP (termasuk pasal 284 KUHP), tugas hukum akan menjadi jauh lebih ringan manakala kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah agama itu sendiri ditaati oleh masyarakat yang lahir dari kesadaran bahwa kaidah-kaidah itu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menimbulkan wajib moral untuk mentaatinya.

Fenomena sosial dan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak dapat dilemparkan pertama kali kepada hukum pidana sebagai penyelesaiannya. Sebab, akarnya belum tentu berasal dari hukum ataupun sistemnya. Ingat kembali apa itu tujuan pemidanaan dan sifat dari pemidanaan itu sendiri. Ia adalah obat terakhir (ultimum remedium) dari segala pilihan obat yang ada di dalam masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *