KPK Minta Laporan Dana Operasional RT/RW di DKI Tetap Transparan

Posted on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menghapus kewajiban ketua RT/RW membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW. Menanggapi rencana tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK tak mempermasalahkannya. Asal laporan keuangan yang merupakan bagian dari APBD itu tetap transparan.

"Saya kira kalau itu APBD tentu saja prinsip dasarnya uang masyarakat di DKI. Nah seluruh pengunaan uang masyarakat tentu dikelola secara tranparan dan akuntabel," ujar Febri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

"Jangan sampai ada uang yang dikelola dengan mekanisme yang tidak tranparansi dan akuntabilitas," tambahnya.

Terkait bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan APBD 2018 DKI, Febri menuturkan lembaganya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. "Kami harus cek dulu proses bagaimana pertanggungjabwaban yang disebutkan tersebut," ucap Febri.

Dia memastikan, KPK akan mendorong Pemprov DKI untuk membuat bentuk pertanggungjawaban dana operasional RT/RW tersebut. "Kalau memang tidak ada pertangungjawaban sama sekali tentu tidak tepat, karena ini uang masyarakat yang dikelola," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memastikan para ketua RT/RW tidak wajib lagi membuat LPJ agar bisa mencairkan dana operasional. Pemprov DKI berencana akan membuat pola pelaporan lain yang dianggap lebih mudah.

"Tadi saya sudah tanya Pak Aspem (Asisten Pemerintahan Bambang Sugiyono). Mulai 2018, Bapak dan Ibu tidak perlu menuliskan laporan (LPJ dana operasional) lagi," kata Anies di Gedung Pertemuan Pertamina, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Anies berpesan agar ketua RT/RW harus bisa menjaga kepercayaan kepada Pemprov DKI untuk mengelola dana operasional tersebut untuk keperluan warga di lingkungan mereka.

Sumber: Kumparan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *