Jaksa KPK: Jafar Hafsah Terima 100 Ribu Dolar AS di Proyek e-KTP

Posted on

Kasus saksi e-KTP

M Jafar Hafsah, saksi di persidangan e-KTP. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Politikus Demokrat Muhammad Jafar Hafsah kembali disebut menerima uang dari proyek e-KTP. Jaksa KPK Abdul Basir mengatakan, Jafar mendapat jatah 100 ribu dolar AS. Tak hanya itu politikus Golkar Ade Komaruddin, juga disebut mendapat jatah dengan nilai yang sama.

Hal tersebut termuat dalam tuntutan pengusaha yang juga terdakwa kasus e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Akom dan Jafar Hapsah masing-masing 100 ribu dolar AS," ujar Basir saat membacakan surat tuntutan Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/12).

Kesaksian tentang penerimaan uang ke Akom pernah disampaikan oleh Irman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu. Saat itu, Irman menyebut pernah bertemu Akom. Mantan Ketua DPR itu disebut meminta dukungan berupa uang untuk program kerjanya, sebesar Rp 1 miliar atau setara 100 ribu dolar AS.

Sementara nama Jafar pernah disebutkan dalam surat dakwaan dua pegawai Kemendagri, Irman dan Sugiharto. Pada saat dikonfirmasi di persidangan, Jafar mengaku menerima uang tersebut dari mantan bendahara Partai Demokrat, M Nazaruddin. Namun, dia mengaku sudah mengembalikan uang tersebut ke bendahara fraksi.

Selain Jafar dan Akom, jaksa juga menyebut Politikus Hanura Miryam S. Haryani dan Politikus Golkar Markus Nari, ikut menerima uang. Miryam mendapat 1,2 juta dolar AS, sedangkan Markus mendapat 400 ribu dolar AS.

"Anggota DPR 12,8 juta dolar AS dan Rp 44 miliar," ujar Basir.

Jaksa menuntut Andi dengan hukuman 8 tahun penjara. Dia juga wajib membayar Rp 1 miliar dan denda subsidair 6 bulan kurungan di kasus dugaan korupsi pengadaan proyek pengadaan e-KTP.

Andi juga dikenakan pidana tambahan berupa harus membayar uang pengganti sebesar 2,150 juta dolar AS dan Rp 1,186 miliar. Uang pengganti tersebut telah dikurangi oleh uang yang telah dikembalikan Andi sebesar 350 ribu dolar AS.

Jika tidak bisa membayar, harta benda Andi akan disita dan dilelang untuk menutupi hukuman tersebut. Namun jika tetap tak dibayarkan, Andi akan dipidana selama 3 tahun penjara.

Jaksa menilai Andi telah mengatur dan mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam lelang tender proyek pengadaan e-KTP. Andi melakukan itu bersama Ketua DPR Setya Novanto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni beserta dua pegawai Diah; Irman dan Sugiharto dan Ketua Tim Tekhis Drajat Wisnu Setiawan.

"Unsur memperkaya orang lain sudah terpenuhi," kata Basir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *